SOLID INDONESIA

id_ID ID
id_ID ID en_US EN

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia

Avatar soladm*id-31
soladm*id-31

Industri konstruksi telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir sehingga menjadi penggerak bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, industri konstruksi tidak hanya dijalankan oleh perusahaan lokal, melainkan terdapat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) (“BUJKA”) yang ikut berperan. Dengan adanya sistem OSS-RBA, pemerintah telah memberikan kemudahan perizinan bagi BUJKA dalam menjalankan proyek di Indonesia. Hal ini terwujud dengan adanya izin perwakilan BUJKA yakni izin yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJKA untuk melaksanakan kegiatan konstruksi di Indonesia. Dalam hal ini, BUJKA dapat membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam PP 5/2021. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh BUJKA, antara lain:

  1. Kantor Perwakilan BUJKA
    Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib berbadan hukum di negara asal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) PP 5/2021. 

  2. Pimpinan Perusahaan
    Pimpinan tertinggi dalam KPPA tersebut wajib dijabat oleh seorang Warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis konstruksi BUJKA di Indonesia.

  3. Kualifikasi dan Klasifikasi
    Untuk mendapatkan izin, maka BUJKA harus tergolong dalam kualifikasi besar (B2). Sedangkan untuk jumlah sub-kualifikasi nya tidak terbatas, bergantung pada bidang konstruksi nya.

  4. Perizinan Berusaha
    Dengan adanya sistem OSS-RBA, perizinan untuk BUJKA tidak lagi mensyaratkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Surat izin Jasa Konstruksi (SIUJK). Berdasarkan Pasal 99 PP 5/2021, hal ini telah diganti dengan Sertifikat Standar, dimana pemohon perlu menyiapkan:
    a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
    b. Sertifikat Keahlian (SKA) / Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;
    c. Lisensi.

Pengajuan terhadap hal – hal tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga OSS dengan beberapa tahapan seperti permohonan, pembayaran biaya, verifikasi dan validasi dan persetujuan atau penolakan permohonan SBU Konstruksi.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat terkena sanksi administratif apabila melanggar ketentuan dalam pendirian BUJKA sebagaimana diatur dalam Pasal 415 ayat (1) PP 5/2021, antara lain:

  1. Peringatan tertulis; 
  2. Pengenaan denda administratif; 
  3. Penghentian sementara kegiatan berusaha; 
  4. Blacklist (daftar hitam); dan/atau 
  5. Pencabutan perizinan berusaha.

Demikian penjelasan singkat terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia. Apabila anda membutuhkan pendampingkan dalam mendirikan BUJKA di Indonesia, segera hubungi kami Solusi Idjin Indonesia ("SOLID”) yang siap membantu anda.